berita terbaru tentang otonomi daerah. Bappenas gelar FIW Sulawesi untuk rencanakan infrastruktur daerah Ekonomi / 21 September 2023. berita terbaru tentang otonomi daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 000 T dana otonomi khusus dibantah oleh jajaran pemerintah daerah Papua. Jakarta/10Mei 2022 Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua direspon dengan cepat oleh Kementerian Dalam Negeri. Bahasa Indonesia. Persiapan peresmian tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua terus dimatangkan. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. Berikut fakta-fakta terkait Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Pengertian Daerah Otonomi Baru. 22 Tahun 1999. Parkirnya dana milik daerah otonom di perbankan yang mencapai Rp 120 triliun menjadi pertanda lambannya mesin birokrasi. Selain itu, pemerintah mencoba memastikan. Daerah Kabupaten. Sabtu, 2 Juli 2022 19:00 WIB. 23 tahun. International. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan proses pengejewantahan penerapan sistem desentralisasi. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan. Kapolri Harap Operasi Daerah Otonomi Baru Mampu Atasi KKB. Pasal 18 Ayat (2) "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkap tiga kasus krisis kepimpinanan daerah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu disampaikan Mendagri saat menjadi Inspektur. Keterkaitan Otonomi Daerah dengan Desentralisasi Fiskal dan Pemungutan Pajak. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ”. Apr 29, 2023 · Liputan6. Nasional. com - 22/08/2011, 22:41 WIB. News - 2 tahun yang lalu Pemda Minta 50% Keuangan Negara Dikelola Daerah, DPR Setuju! News - 2 tahun yang lalu Kadin: 20 Tahun Otonomi, Daerah Masih Bergantung. 2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Thursday, 25 November 2010 - 00:00. XV/MPR/1998. UU Otsus Papua bisa dikatakan sebagai jalan tengah atau sebuah hasil kompromi. Istilah daerah otonom kerap sulit dibedakan dengan otonomi daerah. JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri akan menggelar acara puncak Hari Otonomi Daerah Ke-26 secara hibrida pada Senin (25/4/2022) depan. Berita; Kemendagri Catat Dampak Negatif Otonomi Daerah Marak Ekploitasi SDA & Konflik Sosial;. Terutama bila bicara tentang pajak daerah. Kepala daerah tersebut terdiri dari 20 gubernur, satu wakil. Oleh. Bertempat di Ruang Rapat Cempaka Bappeda Litbang Provinsi Bali dan dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara,. Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden RI; 5 Prioritas Kerja Presiden 2019 - 2024;. Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin pada Selasa (18/1/2022). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Laju pembentukan daerah otonom. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. J Franseen. 16 Desember 2021 - 10:43 WIB. Baca juga: 6 Agenda Reformasi 1998 Kondisi itulah yang dimaksud otonomi seluas-luasnya dalam Agenda Reformasi 1998, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Bahasa Indonesia. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. PEMERINTAHAN DAERAH. Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 2 dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. Layanan Pelanggan . Kemendagri Luncurkan SILPPD Versi 1. Otonomi Daerah Suparmoko (2002: 18) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan pemberian otonomi, tiap daerah bisa menentukan tiap hal. Beberapa materi muatan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja telah nyata-nyata mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang. Daerah. Berita; 20 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Bilang Pelaksanaannya Belum Solid. Bahasa. 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Pengertian Otonomi Daerah . Sehingga menimbulkan ketimpangan pada pengembangan wilayah di Indonesia. Peristiwa 1 tahun lalu. " 2. Empat Desa Adat di Bali Dukung Tersus LNG Sidakarya Segera Dibangun. Kapolda Sumut Irjen Agung mengatakan akan terus memberantas peredaran narkoba dan melakukan rehabilitasi bagi pengguna dan korban. Peristiwa 20 Mei 2022 18:54 Jokowi Bahas Daerah Otonomi Baru dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat Aug 31, 2022 · Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-25 menjadi ajang pemersatu pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi Covid-19 NASIONAL 26 Apr 2021 | 17:18 WIB Peringatan Otda Harus Dijadikan Momentum oleh Kepala Daerah Atasi Dampak Covid-19 Soal Pindah Ibu Kota, Siapa Jamin Terealisasi Setelah 2024? News - 4 tahun yang lalu. 12 July 2023 (00:43 WIB) 1. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. Alih-alih mengakui keberagaman daerah yang menjadi ciri kemajemukan Indonesia, pemerintah terjebak dengan keinginannya menyeragamkan kembali otonomi daerah. Hal ini disampaikan Benny merespons beredarnya tulisan soal daftar 57 calon kabupaten baru dan 8 provinsi baru yang akan dibahas DPR pada masa sidang 2022. Jun 3, 2023 · Kemdikbudristek: Guru Penggerak Bisa Jadi Syarat Pengangkatan Kepala Sekolah. Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penyusunan Konsep Model Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1986, hlm. 2 pada Hari Otonomi Daerah ke-27. Pemerintahan daerah pada era reformasi diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, kemudian diganti menjadi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang nomor 23 tahun. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah. Dana Otsus Papua Naik, Mendagri Yakin Lebih Tepat Sasaran. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Dirjen Otda. Secara bersamaan, implementasi peraturan tersebut juga akan berdampak signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada Kamis. Ia proyek besar negara yang berlanjut terus dari waktu ke waktu, dari satu presiden ke presiden yang lain. Petugas menyemprotkan disinfektan di Gedung Rapat Paripurna DPR dan MPR, Jakarta Pusat, MInggu (9/8/2020). Pemerintah Pusat. J Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 06 April 2023 - 19:21 WIB. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyefenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan. Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, pemekaran tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun. 2815. 32 Tahun 2004 mengartikan otonomi daerah sebagai wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Dalam bahasa Yunani, otonomi. Sedangkan bila merujuk pada UU Nomor 12 tahun 2008 dan UU nomor 32. com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mempersiapkan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur. Unduh peraturan ini dalam format pdf di sini. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STRUKTUR ORGANISASI. KABUPATEN BOGOR, KOMPAS. Pasal 18 Ayat (5) "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan. Hal ini disampaikan Benny merespons beredarnya tulisan soal daftar 57 calon kabupaten baru dan 8 provinsi baru yang akan dibahas DPR pada masa sidang 2022 dimulai pada Maret. Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang negara republik Indonesia diantaranya yaitu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. UU nomor 2 tahun 2021 memberikan peluang pemerintah pusat dan DPR melakukan pemekaran daerah otonom baru untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);. Peraturan terbaru yang mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai implementasi UU Cipta Kerja di daerah masih menghadapi hambatan pada dimensi regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi (platform online). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meresmikan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua atas nama Presiden Joko Widodo di Plaza Kantor Kompas. kitab suci atau simbol keagamaan. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Mengatur Daerah Sendiri, Kenali Tujuan dan PrinsipnyaPeringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021, dengan tema “Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19. Subjek. Salah satunya yaitu dalam menghasilkan pemimpin nasional yang berasal dari daerah. Otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut, urusan pemerintahan diatur dalam pasal 9 yang mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. JAKARTA, KOMPAS. See full list on detik. 22 pada tahun 1999, yang kemudian dilakukan revisi arau Amandemen sehingga dasar pelaksanaan dari otonom daerah menjadi merujuk pada UU No. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, masih banyak daerah yang hingga kini keuangannya bergantung kepada pemerintah pusat. Provinsi adalah daerah yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota yang tingkat pemerintahannya berada di bawah pemerintah pusat. Penyemprotan dilakukan dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun2020 dengan acara pidato kenegaraan presiden RI dan. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa pada 2010, kasus korupsi keuangan daerah menempati urutan pertama dari tren korupsi di Indonesia, dengan aktor utamanya para kepala daerah dan mantan kepala daerah. Komite tersebut merupakan lembaga yang menjalankan pemerintah daerah. Okezone. Tujuan otonomi daerah. Istilah otonomi daerah bukanlah hal baru di Indonesia. Saran-saran. Jatim Terkini Selasa, 26 September 2023 –. Dimana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut. lebih jelasnya langsung saja simak penjelasan di bawak ini: otonomi daerah adalah salah satu hak dan wewenang. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah. Jan 21, 2022 · Baca juga: Sederet Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK pada Awal 2022, Terbaru Bupati Langkat. Apr 28, 2021 · Otonomi Daerah Belum Munculkan Konvergensi Pendapatan Per Kapita. 35 Tahun 2008:. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini menyelenggarakan 'Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah'. TENTANG . Mengingat: 1. com - Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, Beritasatu. Arti daerah otonom didefinisikan secara rinci dalam undang-undang yang berlaku. Tiga Kunci Sukses Otonomi Daerah. XV/MPR/1998 yang mengatur ketetapan ini mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta. 310,4 triliun, tumbuh 0,1 persen (yoy). Pengamat politik Andi Malarangeng berpendapat bahwa sampai sekarang pemerintahan Gus Dur belum juga melahirkan berbagai ketentuan dan prosedur kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU No. Padahal, keduanya punya makna yang berbeda. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara terluas wilayahnya nomor 15 di dunia. Pada pasal 10 ayat 3 dalam UU No. Berita Daerah Provinsi Indonesia terkini dan terlengkap hari ini, menyajikan info berita seputar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. 345 berita. Jakarta - . Kepala daerah tersebut terdiri dari 20 gubernur, satu wakil gubernur, 17. Ketika kita membicarakan pengelolaan wilayah pesisir, maka pada saat yang sama satu hal yang menjadi persoalan adalah berkenaan dengan aspek hukum yang memuat perihal kebijakan, system dan dengan cara seperti apa wilayah. Oleh: Jamson Siallagan. Berita harian Otonomi Khusus terkini, terlengkap, hari ini - Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, hingga Menkeu Akan Berkantor di Papua. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Nasional. JAKARTA, KOMPAS. "Belum ada, karena pemekaran DOB. Sep 3, 2021 · Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkap tiga kasus krisis kepimpinanan daerah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. 07/2022 mengatur tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus bagi provinsi dan kabupaten/kota tertentu. Pelaksanaan otonomi dae­rah yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab me­rupakan kehendak dari aman­demen Konstitusi yang la­hir dari rahim reformasi. Pemerintah pusat memang memiliki sejumlah kewenangan, seperti perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional. Ketentuan tentang otonomi daerah tercantum pada pasal 18 ayat 2 UUD 1945 sebagai berikut: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. UU No. Kompleksitas faktor. Jakarta -. Whatsapp +62812 900 50 800. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah . Al Hikmah Teacher Literacy (Teacher Hi-Lite) Indonesia memiliki luas yang mencakup daratan dan lautan yaitu 5. Nov 22, 2021 · Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai implementasi UU Cipta Kerja di daerah masih menghadapi hambatan pada dimensi regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi (platform online). Jokowi Teken UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. bpk. Banyak daerah mengeluhkan bagaimana sentralistisnya pemerintah mengatur dan mengendalikan pelaksanaan otonomi ini. Dalam buku Kemitraan dalam Otonomi Daerah (2017). Lembaran Daerah. Beragam perubahan aturan agar dapat diimplementasikan dalam pembangunan di bumi Cenderawasih menjadi harapan bagi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 8. Akademisi Bali Dukung Pembangunan Tersus LNG Sidakarya, Ini Alasannya. Jun 27, 2013 · Pasca otonomi daerah, kata Donal, kewenangan dan dana untuk pemerintah daerah ditambah dan hal ini juga menjadi pemicu lahirnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Keterkaitan Otonomi Daerah dengan Desentralisasi Fiskal dan Pemungutan Pajak. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. Merespon isu meningkatnya politik dinasti di era otonomi daerah, pada 06 Agustus 2020, Institute of Governance and Public Affairs (IGPA), Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM menyelenggarakan webinar bertajuk “Otonomi Daerah dan Berkembangnya Dinasti Politik di Indonesia” dengan mengundang empat pembicara. Mengacu pada UU No 23/2014, untuk. 10 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Hukum UII, Yogyakarta, 2001, h. Berita; Indonesia; Dunia; Viral;. 33/2014. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu. Baca juga : Otonomi Daerah Bermartabat. Hal ini disepakati dalam rapat Paripurna. Sampai akhir November 2021, realisasi belanja negara mencapai Rp2. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 adalah pasal yang membahas hal-hal terkait konsep otonomi daerah. Nov 26, 2001 · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyefenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Rapor Pendidikan sekolah bisa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah terkait. Jokowi menandatangani UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.